Review SOP layanan kesehatan Reproduksi di Medan, Dorong Layanan yang Lebih Inklusif

Medan, 6- 9 Mei 2025 — Bertempat di Hermes Palace Hotel, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) bersama dengan koalisi International Budget Partnership (IBP) menggelar workshop tiga hari sebagai kota pertama dalam rangkaian workshop 5 provinsi, yang membahas evaluasi SOP layanan kesehatan reproduksi bagi penyandang disabilitas. Kegiatan ini mempertemukan perwakilan rumah sakit, puskesmas, DPRD, dan dinas kesehatan dari provinsi Sumatera Utara.

Dalam kegiatan ini, peserta dibekali pelatihan tentang ragam disabilitas serta cara interaksi yang beretika dan akomodatif. Kegiatan dilanjutkan dengan memaparkan hasil survei terhadap 6 puskesmas di Kota Medan yang menunjukkan masih adanya banyak hambatan akses bagi penyandang disabilitas.

Beberapa temuan utama meliputi ketiadaan fasilitas ramah disabilitas, tidak adanya juru bahasa isyarat, serta pelayanan yang belum mempertimbangkan keragaman ragam disabilitas secara utuh. Diskusi juga menghadirkan testimoni dari para penyandang disabilitas yang pernah mengalami langsung tantangan saat mengakses layanan kesehatan. Mereka menyoroti pentingnya kehadiran petugas pendamping, penyediaan kursi roda, ruang tenang, serta pelatihan etika layanan bagi tenaga medis.

Hasil workshop ini dirangkum dalam bentuk rekomendasi konkret, seperti perlunya jalur layanan prioritas, penanda visual dan audio, ruang ramah disabilitas, serta integrasi SOP layanan dengan pendekatan berbasis hak asasi manusia. Dinas Kesehatan Kota Medan dan perwakilan puskesmas yang hadir menyambut baik inisiatif ini dan menyatakan komitmen untuk menyusun ulang perencanaan anggaran berdasarkan hasil masukan dari HWDI.

“Ini bukan hanya soal infrastruktur, tapi tentang sikap dan pemahaman. Kami ingin mewujudkan ‘Medan untuk Semua’ secara nyata melalui layanan kesehatan yang benar-benar akomodatif,” ujar Merlin Lee, Wakil Ketua II HWDI Sumut.

Dengan berakhirnya rangkaian kegiatan di Medan ini, HWDI berharap rekomendasi yang telah disusun dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak pemerintah daerah, sehingga layanan kesehatan primer menjadi lebih setara, inklusif, dan menjangkau seluruh warga, tanpa terkecuali.