Pelatihan Analisis dan Advokasi Anggaran Berbasis GEDSI untuk Perempuan Penyandang Disabilitas di Medan.

 – Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) bersama koalisi PRIMA (Peningkatan Representasi dan Inklusi Perempuan dalam Anggaran) yang terdiri dari Seknas FITRA, Perkumpulan Inisiatif, dan International Budget Partnership (IBP), menyelenggarakan pelatihan “Analisis dan Advokasi Anggaran Berbasis GEDSI (Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial)” di Swiss-Belinn Gajah Mada, Medan.

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas organisasi perempuan penyandang disabilitas dalam memahami dan menganalisis anggaran publik, sekaligus mendorong advokasi kebijakan fiskal yang inklusif dan berkeadilan. Sebanyak 15 peserta dari HWDI Sumatera Utara, fasilitator dari Seknas FITRA dan Perkumpulan Inisiatif, serta tim IBP berpartisipasi aktif dalam pelatihan selama dua hari tersebut.

Dalam konteks pembangunan, anggaran publik adalah instrumen utama untuk mewujudkan keadilan sosial. Namun, realitas menunjukkan bahwa APBD kerap tidak berpihak pada kelompok rentan, termasuk perempuan penyandang disabilitas. Keterlibatan mereka dalam proses perencanaan anggaran juga masih minim dan bersifat simbolik. Oleh karena itu, pelatihan ini hadir untuk mendorong pendekatan anggaran yang responsif gender dan disabilitas, sejalan dengan mandat konstitusi dan berbagai regulasi nasional.

Pelatihan dilaksanakan secara interaktif, dengan pendekatan partisipatif melalui diskusi kelompok, praktik langsung membaca dan menganalisis anggaran, serta perencanaan strategi advokasi berbasis realita lapangan. Materi yang disampaikan mencakup:

• Pengantar dan filosofi anggaran inklusif

• Struktur dasar dan proses perencanaan anggaran dari tingkat desa hingga kabupaten/kota

• Praktek analisis dan input anggaran

• Penyusunan rencana tindak lanjut advokasi kebijakan

Para fasilitator seperti Siska Barimbing dari Seknas FITRA dan Aang Kusmawan dari Perkumpulan Inisiatif, turut membimbing peserta dalam memahami struktur anggaran, membaca dokumen fiskal, dan mengidentifikasi tantangan hak dasar yang dihadapi perempuan penyandang disabilitas.

Dari pelatihan ini, peserta menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan tentang prinsip dasar penganggaran, serta kemampuan untuk membaca dan menganalisis dokumen anggaran. Beberapa output utama yang berhasil dicapai antara lain:

• Teridentifikasinya isu-isu hak dasar yang dihadapi oleh perempuan penyandang disabilitas di daerah.

• Disusunnya rencana advokasi anggaran berbasis data dan pengalaman lapangan.

• Terbangunnya semangat kolaboratif antarorganisasi untuk memperjuangkan kebijakan anggaran yang lebih adil dan partisipatif.

Pelatihan ini diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat representasi dan posisi tawar perempuan penyandang disabilitas dalam forum-forum pengambilan keputusan, baik di tingkat lokal maupun nasional.

HWDI percaya bahwa penguatan kapasitas melalui pelatihan seperti ini sangat penting untuk memastikan suara perempuan penyandang disabilitas terdengar dan diperhitungkan dalam proses pembangunan. Inklusi sejati hanya bisa terwujud jika seluruh kelompok masyarakat, termasuk yang paling rentan, terlibat secara aktif dan bermakna.

Untuk informasi lebih lanjut terkait kegiatan ini, silakan menghubungi:

• Yenni Rambe: +62 813-7500-1733

• Arrum: +62 813-1215-3169