HWDI Ajak Stakeholder di Nusa Tenggara Barat untuk Revisi SOP Kesehatan agar Lebih Inklusif dan Ramah Disabilitas

Lombok, 1-4 Juni 2025 — Di Lombok Tengah, HWDI menggelar workshop sebagai bagian dari rangkaian advokasi layanan kesehatan yang akomodatif. Fokus kegiatan kali ini adalah memperkenalkan perspektif disabilitas kepada tenaga kesehatan seperti perwakilan rumah sakit, puskesmas, DPRD, dan dinas kesehatan dari provinsi NTB dan merevisi standar operasional prosedur (SOP) layanan kesehatan reproduksi.

NTB dipilih karena menjadi salah satu wilayah yang telah dilakukan asesmen sosial terhadap fasilitas kesehatannya. Dalam sesi diskusi, banyak peserta menyampaikan bahwa meski ada kemauan untuk inklusif, tetapi belum ada pedoman teknis yang dapat dijalankan secara merata.

“Langkah kecil seperti memahami bahasa isyarat atau menyediakan informasi dalam format braille bisa menjadi perubahan besar,” ujar perwakilan dari salah satu puskesmas peserta workshop.

Salah satu tujuan utama dari kegiatan ini adalah mengidentifikasi kesesuaian Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan puskesmas dengan kebutuhan dan hak penyandang disabilitas—terutama perempuan dengan disabilitas. Proses identifikasi dilakukan secara partisipatif, berbasis pengalaman langsung para peserta, baik dari pihak tenaga medis maupun penyandang disabilitas itu sendiri. Selain itu, workshop ini juga bertujuan menganalisis hambatan-hambatan aksesibilitas yang selama ini masih menjadi penghalang utama bagi penyandang disabilitas dalam mengakses layanan kesehatan.

Hambatan tersebut meliputi tiga aspek penting yakni, Fisik seperti bangunan yang tidak ramah kursi roda atau minimnya jalur berpandu, Informasi seperti kurangnya media informasi yang mudah diakses, seperti braille atau video dengan bahasa isyarat, dan Pelayanan dimana terbatasnya pemahaman petugas kesehatan terhadap interaksi yang tepat dengan ragam disabilitas.

Dengan berakhirnya rangkaian kegiatan ini, HWDI berharap rekomendasi yang telah disusun bersama para stakeholder di Nusa Tenggara Barat dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak pemerintah daerah, sehingga layanan kesehatan primer menjadi lebih setara, inklusif, dan menjangkau seluruh warga, tanpa terkecuali.