HWDI Dorong Layanan Kesehatan Inklusif Lewat Workshop dan Audiensi Strategis di Nusa Tenggara Timur

Kupang,19–22 Mei 2025 — Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) menggelar rangkaian kegiatan penting di Nusa Tenggara Timur dalam upaya mendorong layanan kesehatan yang inklusif dan ramah disabilitas. Kegiatan ini mencakup Workshop Review SOP Puskesmas dan Pelatihan Perspektif Disabilitas, serta berbagai audiensi strategis dengan pemerintah daerah dan DPRD Provinsi NTT.

Workshop yang berlangsung 4 hari ini diselenggarakan di Kota Kupang dengan dukungan International Budget Partnership (IBP), Seknas FITRA, dan Perkumpulan Inisiatif. Acara ini menghadirkan peserta dari berbagai unsur, mulai dari tenaga kesehatan, organisasi disabilitas, hingga perwakilan pemerintah daerah.

Kegiatan ini menjadi penting mengingat banyaknya kendala yang masih dihadapi perempuan penyandang disabilitas di NTT, mulai dari fasilitas kesehatan yang belum aksesibel hingga minimnya perspektif inklusi di kalangan tenaga medis.

Workshop ini diharapkan mampu menghasilkan rumusan kebijakan yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip HAM. “Kami ingin suara perempuan disabilitas di NTT terdengar lebih nyaring dalam proses penyusunan kebijakan nasional,” kata Ketua DPD HWDI NTT.

Hasil temuan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) menunjukkan bahwa masih banyak fasilitas kesehatan yang belum aksesibel bagi penyandang disabilitas. Mulai dari infrastruktur seperti jalur kursi roda yang tidak tersedia, tidak adanya toilet aksesibel, hingga ketiadaan jalur antrian prioritas. Selain hambatan fisik, aspek pelayanan juga menjadi tantangan besar, di mana tenaga kesehatan masih minim pemahaman tentang cara berinteraksi yang tepat dengan penyandang disabilitas. Kondisi ini mempertegas pentingnya revisi SOP pelayanan kesehatan dan peningkatan kapasitas petugas agar layanan yang diberikan benar-benar inklusif dan berkeadilan.

Selain workshop, HWDI juga melakukan serangkaian audiensi, antara lain dengan Komisi V DPRD Provinsi NTT dan Wakil Bupati Kabupaten Kupang. Dalam pertemuan tersebut, HWDI menyampaikan berbagai temuan lapangan dan usulan konkret untuk perbaikan pelayanan kesehatan, termasuk kebutuhan akan juru bahasa isyarat, jalur prioritas bagi pasien disabilitas, serta penyediaan ruang tenang di fasilitas kesehatan.

"Perubahan regulasi tidak akan bermakna tanpa perubahan praktik. Kita ingin agar semua fasilitas kesehatan, terutama layanan primer, bisa sungguh-sungguh inklusif," ujar salah satu perwakilan HWDI dalam salah satu kegiatan audiensi

Audiensi juga dilakukan dengan Dinas Kesehatan Kota Kupang, di mana HWDI mendorong agar hasil kajian dan masukan dari penyandang disabilitas dapat dimasukkan ke dalam perencanaan anggaran daerah dan SOP puskesmas yang berlaku.

Dengan semangat kolaborasi, kegiatan ini menjadi bukti nyata komitmen HWDI dalam memperjuangkan kesetaraan akses layanan kesehatan bagi seluruh kelompok, tanpa terkecuali. Nusa Tenggara Timur pun menjadi salah satu provinsi yang memperkuat langkah menuju sistem pelayanan yang lebih inklusif dan berbasis hak asasi manusia.